Pembayaran uang ganti rugi pengadaan tanah untuk proyek Tol Yogyakarta Bawen kembali bergulir di Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. Di antara warga yang menerima, nama Mbah Sudarti menjadi sorotan. Perempuan 65 tahun asal Desa Kalikuto itu keluar dari balai desa dengan perasaan campur aduk. Ia mengantongi total lebih dari Rp 3,4 miliar, tetapi berarti juga tidak lagi memiliki sawah yang selama ini menjadi sandaran hidup keluarga.
Di Grabag, proses pembayaran dilakukan terpusat di Balai Desa Banyusari. Warga datang bergelombang membawa berkas, menandatangani dokumen, lalu memperoleh pencairan ganti rugi sesuai hasil appraisal. Ceritanya sederhana namun sarat emosi. Di satu sisi ada kepastian uang. Di sisi lain ada jeda panjang yang terasa saat tanah warisan berpindah status untuk kebutuhan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Yogya dan Jawa Tengah bagian utara.
Bagi Mbah Sudarti, lahan yang terdampak ada dua bidang. Bidang pertama luasnya 24 meter persegi dengan nilai UGR sekitar Rp 68 juta. Bidang kedua 232 meter persegi dengan nilai UGR sekitar Rp 3,4 miliar. Putranya, Ahmad Solikun, mendampingi langsung di lokasi pencairan. Ia menyebut bidang itu bukan sekadar aset ekonomi. Di sawah itu keluarga biasa menanam padi, mengatur musim tanam, dan berbagi hasil untuk kebutuhan harian. Setelah pembayaran, keluarga besar akan bermusyawarah untuk memutuskan pemanfaatan dana. Prioritas mereka jelas, mencari lahan pengganti agar tetap bisa bertani di wilayah Grabag.
Di luar kisah personal, angka di Grabag menunjukkan skala kegiatan pengadaan tanah yang besar. Puluhan bidang di kecamatan ini masuk tahap pembayaran. Pemerintah menegaskan mekanisme berjalan sesuai aturan pengadaan tanah, mulai dari inventarisasi subjek dan objek, pengumuman, musyawarah bentuk ganti kerugian, hingga konsinyasi jika terjadi keberatan. Komponen nilai ganti rugi mengacu pada penilaian independen yang memperhitungkan tanah, bangunan, tanaman, dan kerugian lain yang dapat dinilai.
Apa yang terjadi di Grabag menggambarkan dinamika yang hampir selalu muncul di proyek infrastruktur berskala besar. Ketika kompensasi cair, sebagian warga gembira karena akhirnya memperoleh kepastian. Sebagian lain menyimpan sedih karena harus berpisah dengan tanah yang memiliki ikatan sejarah. Dua perasaan itu berjalan beriringan. Ada yang langsung merencanakan membeli lahan baru di desa tetangga. Ada yang memilih membenahi rumah dan menyiapkan modal usaha kecil. Ada pula yang menunggu arahan keluarga besar karena tanah sebelumnya merupakan warisan yang dimiliki bersama beberapa saudara.
Buat pemerintah daerah, tantangannya tidak berhenti di meja pembayaran. Ke depan, pendampingan pascapembayaran penting dilakukan. Pertama, literasi keuangan dasar agar penerima manfaat tidak salah langkah mengelola dana. Kedua, fasilitasi informasi lahan pengganti bagi warga yang ingin tetap bertani di sekitar Grabag. Ketiga, penguatan program perlindungan sosial bagi kelompok rentan yang terdampak perubahan mata pencaharian. Jika tiga hal itu berjalan, proses transisi dari lahan pertanian ke infrastruktur akan lebih tertata.
Dari sisi proyek, Tol Yogyakarta Bawen menjadi salah satu ruas strategis yang diharapkan memangkas waktu tempuh antarkabupaten dan membuka akses ekonomi baru. Grabag bakal merasakan imbasnya secara langsung. Pergerakan barang dan orang akan lebih cepat. Potensi usaha di sekitar simpang susun, rest area, dan akses keluar masuk bisa tumbuh. Namun ada prasyarat yang tidak boleh diabaikan, yaitu memastikan warga yang lahannya terdampak mendapat ruang untuk bangkit kembali. Kompensasi finansial adalah awal. Yang menentukan adalah bagaimana uang itu diubah menjadi aset baru, apakah berupa lahan pengganti, usaha tani modern, atau diversifikasi pendapatan keluarga.
Khusus untuk keluarga Mbah Sudarti, pilihan realistis ada di depan mata. Membeli lahan dengan produktivitas setara di wilayah Grabag atau desa sekitar akan menjaga kesinambungan keahlian bertani yang mereka miliki. Jika lahan semakin terbatas, opsi menyewa lahan dalam jangka panjang juga masuk akal sambil mengalokasikan sebagian dana untuk tabungan dan kebutuhan kesehatan. Satu hal lagi, proses pembelian sebaiknya didampingi perangkat desa agar status kepemilikan dan batas bidang jelas sejak awal.
Bagi warga lain di Grabag yang akan atau telah menerima UGR, patokannya serupa. Pastikan keputusan diambil melalui musyawarah keluarga. Catat rencana penggunaan dana secara rinci dan bertahap. Dahulukan kebutuhan pokok, pendidikan anak, dan modal usaha yang dipahami. Jika ingin kembali ke pertanian, pertimbangkan sistem irigasi, akses jalan, serta potensi komoditas bernilai tambah seperti padi dengan pola tanam lebih efisien atau hortikultura yang pas untuk kontur lahan setempat.
Intinya, Grabag sedang berada pada titik perubahan. Jalan tol yang melintas akan mengubah pola ruang sekaligus membuka peluang ekonomi baru. Cerita Mbah Sudarti mengingatkan bahwa pembangunan selalu menyentuh sisi paling manusiawi. Ada rasa kehilangan, ada harapan, dan ada kebutuhan untuk didampingi agar transisi berjalan adil. Jika itu dijaga, Grabag tidak hanya menjadi lintasan. Ia tumbuh sebagai halaman depan bagi ekonomi lokal yang lebih hidup.
Komentar