Jakarta – Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi membuka akses data pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen kepada publik mulai Selasa, 3 Maret 2026. Kebijakan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat transparansi pasar modal sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap ekosistem investasi di Indonesia.
Dengan aturan baru tersebut, masyarakat kini dapat melihat daftar pemegang saham signifikan dari perusahaan tercatat secara lebih rinci melalui situs resmi BEI setelah penutupan perdagangan. Sebelumnya, informasi yang dipublikasikan oleh bursa hanya mencakup pemegang saham dengan kepemilikan di atas 5 persen.
Pejabat sementara Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menjelaskan bahwa pembukaan data kepemilikan saham di atas 1 persen merupakan bagian dari paket reformasi pasar modal yang tengah dilakukan otoritas. Kebijakan ini juga menjadi salah satu dari sejumlah proposal yang diajukan kepada penyedia indeks global untuk meningkatkan standar keterbukaan informasi di pasar saham domestik.
Dorong Transparansi dan Kepercayaan Investor
Keterbukaan data kepemilikan saham dinilai penting untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai struktur kepemilikan suatu emiten. Informasi tersebut dapat membantu investor menilai potensi risiko, termasuk kemungkinan praktik manipulasi harga saham yang kerap dikaitkan dengan kepemilikan yang terlalu terkonsentrasi.
Data kepemilikan saham tersebut disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan digabungkan dengan informasi dari Biro Administrasi Efek untuk mencakup saham dalam bentuk scriptless maupun script. Dengan sistem ini, investor ritel hingga institusi dapat mengakses informasi yang lebih lengkap mengenai komposisi pemegang saham perusahaan terbuka.
Langkah transparansi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor global. Selama ini, beberapa lembaga internasional menyoroti perlunya peningkatan keterbukaan data untuk memastikan integritas perdagangan saham.
Reformasi Pasar Modal Berlanjut
Selain membuka data pemegang saham di atas 1 persen, BEI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga tengah menyiapkan perubahan aturan terkait porsi saham yang beredar di publik atau free float. Regulasi baru tersebut menargetkan minimal 15 persen saham perusahaan tercatat harus dimiliki oleh publik.
OJK menargetkan sekitar 70 hingga 75 persen emiten di Bursa Efek Indonesia dapat memenuhi ketentuan free float 15 persen pada tahun pertama implementasi kebijakan tersebut. Saat ini sekitar 60 persen perusahaan tercatat telah mencapai batas minimal tersebut.
Jika diterapkan secara penuh, kebijakan peningkatan free float diperkirakan dapat menambah ratusan triliun rupiah saham yang diperdagangkan di pasar, sekaligus meningkatkan likuiditas dan kedalaman pasar modal Indonesia.
Upaya Menjaga Status Pasar Berkembang
Serangkaian reformasi ini juga berkaitan dengan upaya Indonesia mempertahankan status sebagai pasar berkembang di indeks global. Beberapa lembaga penyedia indeks internasional sebelumnya menyoroti perlunya peningkatan transparansi dan likuiditas di pasar saham nasional.
Dengan dibukanya data kepemilikan saham serta rencana peningkatan free float, regulator berharap struktur pasar menjadi lebih sehat, transparan, dan kompetitif. Investor pun diharapkan memiliki informasi yang lebih memadai sebelum mengambil keputusan investasi.
Kebijakan ini menandai babak baru dalam tata kelola pasar modal Indonesia, di mana keterbukaan informasi menjadi kunci untuk memperkuat kepercayaan pelaku pasar sekaligus menarik minat investasi jangka panjang.
Komentar